BUKITTINGGI, LENTERARAKYAT.ID — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 hampir mencapai puncak, untuk itu Bawaslu Kota Bukittinggi melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan pemilihan umum bersama stakeholder terkait.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, didampingi oleh Eri Vatria, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.
Serta turut hadir para undangan yang terdiri dari KPU Kota Bukittinggi, Kepala Satpol PP Bukittinggi, Polresta Bukittinggi, Dandim 03/04 Agam, Kesbangpol Kota Bukittinggi, Disdukcapil Kota Bukittinggi, Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi dan beberapa media di Bukittinggi.
Dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 banyak hal yang perlu diperhatikan, salah satunya koordinasi dari seluruh penyelenggara agar meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi saat pelaksanaan Pilkada 2024.
“Kami ingin memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan lancar sesuai aturan, demi meminimalisir pelanggaran”, tegas Ruzi.
Pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya menurut Eri Vatria, masih terdapat lima kasus pelanggaran pidana, dan tiga diantaranya adalah pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi.
“Jika pada Pilkada kali ini masih terdapat pelanggaran, maka Bawaslu akan menindak sesuai dengan kewenangannya”, tegas Eri.
Untuk menepis hal tersebut, Koordiantor Bidang Hukum itu menjelaskan bahwa Bawaslu punya strategi sendiri, seperti pencegahan, pengawasan dan penindakan.
“Demi mencapai pemilu yang adil dan transparan, dibutuhkan kerjasama antara Bawaslu, KPU dan seluruh stakeholder”, tambahnya.
Selain itu, seluruh stakeholder mendukung penuh untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024, dan membuka pintu lebar-lebar untuk saling berkoordinasi. (Ayu)
Editor : Jontra
