BUKITTINGGI, LENTERARAKYAT.ID — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk mengimplementasikan Tri Darma perguruan tinggi dalam pelaksanaan partisipasi pilkada serentak, di Aula Universitas Fort De Kock Kota Bukittinggi, Rabu 02 Oktober 2024.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, didampingi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Eri Vatria dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi, Harnes Asril.
Wakil Rektor Universitas Fort de Kock, Alan Prima Aulia sebagai salah satu tuan rumah acara juga ikut memberikan sambutannya, serta Narasumber dari Bawaslu, Dekan Febi UIN Bukittinggi Aidil Alfin, beserta perwakilan undangan dari 13 kampus yang ada di Kota Bukittinggi.
Acara yang bertemakan Implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi oleh Mahasiswa dalam Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 ini dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi.
“Saya berharap semua perwakilan mahasiswa disini terlibat aktif bersama Bawaslu mengawasi jalannya Pilkada ini, mengawasi dan memberikan informasi apa yang terjadi di lapangan dan juga melakukan pencegahan kepada potensi-potensi terjadinya pelanggaran,” harap Ruzi Haryadi.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Eri Vatria sebagai salah seorang narasumber yang menerangkan betapa pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada melalui mahasiswa. Karena potensi-potensi pelanggaran pasti akan terjadi di lapangan, ucapnya.
Selain itu, Eri juga memaparkan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan pada saat pelaksanaan Pilkada, dan pentingnya netralitas ASN dan Bawaslu.
“Bawaslu harus netral dan terlihat netral, misalnya kalau ada saya dan anggota bawaslu lainnya kedapatan duduk dengan salah satu paslon di cafe, silahkan di foto atau dividiokan,” tegasnya.
Sedangkan narasumber kedua Aidil Alfin menjelaskan problematika yang sering terjadi semenjak masa reformasi, baik internal maupun eksternal Pemilu. Diantaranya cost politik yang mahal, praktek politik uang, isu politisasi sara, black campaign, negatif campaign, dan rendahnya partisipasi politik.
“Pemimpin yang baik itu akan didapatkan dari partisipasi pemilih yang baik dan proses yang baik. Kita sebagai mahasiswa bagaimana partisipasi politik kita, partisipasi politik tidak mesti harus menjadi Caleg,” tegas Aidil Alfin.
Salah seorang mahasiswa perwakilan dari UM Sumbar, Rahmat menyayangkan karena masih ada beberapa kampus yang tidak hadir pada undangan kali ini.
“Ada beberapa mahasiswa dari kampus lain yang tidak hadir pada sosialisasi kali ini,” tukasnya.
Acara ditutup dengan pembacaan deklarasi kampus yang diwakilkan oleh salah satu mahasiswa dengan diikuti oleh seluruh peserta, dengan diakhiri penandatanganan deklarasi kampus pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi tahun 2024. (Ayu)
Editor : Jontra
