BUKITTINGGI, LENTERA RAKYAT.ID — Ketua Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Sumatera Barat (Sumbar) H.Maidestal Maesa akan memanggil Pengurus GPK Kota Bukittinggi yang akan dilantik lantaran diduga mengajukan proposal acara ke Gubernur melalui Wagub Sumbar tanpa melalui mekanisme.
Kendati tidak diketahui pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Bukittinggi, pengajuan proposal oleh calon pengurus GPK Kota Bukittinggi ini dinilai mempermalukan Partai Persatuan Pembanguan (PPP) Kota Bukittinggi.
Tuanku Rismaidi sebagai Demisioner Ketua DPC dan Majelis Kehormatan Ketua Pembina GPK Kota Bukittinggi menyebutkan bahwa penyebaran proposal ini dilakukan ke berbagai pihak salah satunya Gubernur Sumbar. “Yang mempunyai anggaran kan gubernur atau walikota, wakil tidak mempunyai anggaran, sedangkan bantuan pemerintah tersebut boleh diberikan kepada orgaisasi yang telah terdaftar dan telah dilantik sesuai mekanisme,” jelasnya kepada lenterarakyat.id pada Minggu (07/11).
Menurutnya, dikhawatirkan jika suatu saat uang proposal tersebut sudah dicairkan namun penggunaannya nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekiranya Gubernur membantu dengan anggaran daerah, ini adalah sebuah penyimpangan yang berat.
“Sedangkan kami muscab PPP saja yang anggaranya puluhan juta di Hotel Campago pada tanggal 22 September 2021 lalu tidak ada minta bantuan kepada pihak pemerintah, meskipun ke Ketua Fraksi, Ketua DPRD, Walikota, Gubernur, meskipun musda atau muscab merupakan sebuah agenda nasional, tapi tidak ada meminta bantuan proposal dan hal ini sangat mempermalukan partai PPP,” tambahnya.
Sebagai Ketua Dewan Penasehat, Tuanku mengkhawatirkan karena pada saat pengajuan anggaran, DPC tidak mengetahui buat apa proposal tersebut, dimana dilantik dan berapa biaya pelantikan yang harus dikeluarkan. Sedangkan menurutnya apabila ada jadwal pelantikan, partai masih mampu membiayai jika hanya sekedar pelantikan saja.
“Saya sebagai Ketua Dewan Penasehat sendiri tidak tau kapan pelantikan, seharusnya jika memang mau mengajukan proposal setelah dilantik harus diketahui oleh DPC PPP Kota Bukitinggi,” tegas Tuanku.
Sebenarnya organisasi otonom Partai PPP ini ada beberapa diantaranya, Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK),Generassi Muda Pembangunan(GMP). “WPP saja yang sudah lama dilantik tidak pernah mengajukan proposal,” tutup Ketua Dewan Penasehat Partai PPP ini.
Saat dikonfirmasi melalui Ketua PW GPK Sumbar , H. Maidestal Hari Mahesa S.Sos ., MM mengatakan bahwa ia akan memanggil Pengurus GPK Kota Bukittinggi untuk menghadap. ” saya tidak akan memperpanjang permasalahan GPK, namun saya akan segera memanggil Pengurus GPK Kota Bukittinggi untuk mengatasi segala permasalahan” ujarnya. (Ayu)
Editor : Surya Hadinata, SH
