BUKITTINGGI, LENTERA RAKYAT.ID — Perbaikan ekonomi daerah yang sedang diusahakan oleh pemerintah daerah Kota Bukittinggi, untuk meningkatkan pendapatan daerah yang diketahui terjadi penurunan yang cukup tinggi akibat dampak pandemi covid-19.
Apalagi setiap daerah memiliki otonomi daereh sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.
Sebenarnya pada 2017 lalu, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi telah mendirikan BUMD PT.BPR Jam Gadang. Namun izin operasional pengelolaan BPR Syariah Jam Gadang baru keluar pada 27 Mei 2021 lalu.
Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-9/PB.101/2021, dalam rangka perubahan kegiatan usaha bank pengkreditan rakyat PT. Bank Pengkreditan Rakyat Jam Gadang menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang Perseroda.
“Maka pada hari ini kami hantarkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah kedalam modal perusahaan perseroan daerah bank pembiayaan rakyat syariah jam gadang,” kata Walikota Erman Safar ketika rapat paripurna di gedung DPRD Bukittinggi, Senin (16/08).
Sebelumnya rapat paripurna dimulai dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT RI ke-76 tahun 2021.
Rapat sempat terhenti sejenak akibat kesalahan teknis yang membuat koneksi internet terputus. Peserta sidang yang terdiri atas Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, beserta pimpinan daerah lainnya menunggu sementara hingga rapat dilanjutkan.
Disisi lain, terlihat pemandangan yang cukup mengganjal dari kedua pimpinan lembaga daerah yaitu Walikota dan ketua DPRD yang diketahui berasal dari partai yang sama itu.
Pasalnya, selama rapat berlangsung tidak sepatah katapun pembicaraan mesra dilontarkan oleh selayaknya dua pimpinan daerah yang saling berkoordinasi memimpin daerahnya.
Hanya saja profesionalitas yang tetap ditunjukan kedua pimpinan tersebut didepan semua peserta rapat, selayaknya hubungan yang seolah baik-baik saja.
“Maka pada hantaran Raperda ini dapat kami sampaikan bahwa jumlah penambahan penyertaan modal pemerintah daerah Kota Bukittinggi pada Modal PT. BPR Syariah Jam Gadang adalah sebesar Rp 9.750.000.000 (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah),” tambah Wako Erman. (Ayu)
Editor : Surya Hadinata, SH
